Dunia Hukum Berduka Koalisi Sipil Sumbar Kutuk Kematian Ojol dan Tuntut Reformasi Polri

Darah di Aspal dan Tuntutan Mundur Kapolri: Tragedi Ojol yang Mengoyak Nurani Bangsa

Laporan Padang Panjang– Dunia Affan Kurniawan mungkin hanya seputar aplikasi di ponsel, jalanan Jakarta yang macet, dan harapan akan orderan yang lancar. Sebagai seorang pengemudi ojek online (ojol), ia adalah salah satu dari jutaan urat nadi yang menghidupi ibu kota. Namun, pada sebuah aksi unjuk rasa yang bergemuruh, hidupnya direnggut dengan tragis. Affan tewas setelah dilindas Kendaraan Taktis (Rantis) milik Brimob di tengah situasi pengamanan demonstrasi. Kematiannya bukan lagi sekadar statistik kecelakaan; ia telah menjadi simbol, sebuah titik balik yang memicu amarah dan tuntutan pertanggungjawaban hingga level tertinggi negara.

Dari pusat episentrum tragedi di Jakarta, gelombang kejutnya merambat hingga ke Sumatera Barat. Di Padang, sebuah koalisi kuat masyarakat sipil menyatukan suara, bukan hanya untuk berduka, tetapi untuk menuntut keadilan yang paling tegas: pengunduran diri Kapolri.

Sebuah Kematian yang Menjadi Potret Gelap Negara

Bagi Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat, kematian Affan Kurniawan adalah potret nyata dari sebuah kegelapan. Ini bukan sekadar kecelakaan operasional di lapangan, melainkan cerminan dari sebuah pola dan mentalitas yang lebih dalam. “Nyawa rakyat seakan begitu murah di mata aparat yang seharusnya melindungi,” tegas mereka dalam konferensi pers yang digelar di Padang pada Jumat, 29 Agustus 2025. Pernyataan itu seperti gong yang menggemaskan, menyentuh rasa ketidakadilan yang telah lama terpendam.

Baca Juga: Prestasi Gemilang! Pemkab Pasaman Raih Penghargaan Layanan Haji Terbaik se-Sumbar 2025

Tragedi Affan terjadi dalam konteks yang lebih luas: gelombang aksi massa yang dimulai sejak 25 Agustus 2025. Dalam beberapa hari terakhir, laporan-laporan tentang penangkapan sewenang-wenang, intimidasi terhadap pengunjuk rasa, dan pemukulan telah membanjiri media sosial dan pemberitaan. Koalisi Sipil Sumbar menilai bahwa situasi ini telah melukai nilai-nilai fundamental yang dijunjung oleh konstitusi. “Telah menodai prinsip demokrasi, hukum, dan konstitusi yang seharusnya menjadi pijakan negara,” demikian bunyi pernyataan mereka. Affan, dalam perspektif ini, adalah korban dari sebuah sistem yang lalai dan brutal.

Lima Tuntutan yang Menggema: Dari Pengadilan Hingga Mundurnya Kapolri

Koalisi tidak hanya berhenti pada kecaman. Mereka merumuskan lima tuntutan konkret yang ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan Polri dan pemerintah:

1. Mengutuk Kekerasan Aparat: Sebuah kutukan keras terhadap segala bentuk kekerasan yang berujung pada kematian warga, termasuk Affan Kurniawan. Ini adalah penolakan terhadap segala upaya pelemahan narasi dan penyederhanaan kasus menjadi “insiden”.

2. Pertanggungjawaban dan Pengadilan: Menuntut Kapolri dan seluruh jajarannya untuk bertanggung jawab penuh. Mereka menekankan bahwa personel di lapangan yang terbukti melakukan tindakan brutal harus diadili secara fair dan transparan di peradilan umum, bukan hanya melalui mekanisme internal.

3. Mundurnya Kapolri: Ini adalah tuntutan paling politis dan simbolis. Mundurnya Kapolri diminta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik (command responsibility) atas kegagalan komando dan kontrol yang berujung pada kematian warga. Tuntutan ini juga bertujuan untuk mendorong reformasi total institusi Polri, yang dinilai sudah sangat darurat.

4. Penghentian Penangkapan Sewenang-wenang: Mendesak dihentikannya praktik penangkapan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang benar. Mereka menuntut agar semua peserta aksi yang masih ditahan tanpa dasar hukum yang jelas untuk segera dibebaskan.

5. Jaminan Bantuan Hukum: Meminta negara untuk menjamin akses bantuan hukum yang adil dan merata bagi semua massa aksi yang ditangkap. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri di hadapan hukum.

Koalisi Solid: Kami Tidak Akan Diam!

Kekuatan dari pernyataan sikap ini terletak pada siapa yang menyatakannya. Koalisi ini bukan kelompok kecil; ia terdiri dari pilar-pila penting masyarakat sipil di Sumatera Barat:

• LBH Padang: mewakili perjuangan advokasi hukum dan HAM.

• Pusat Studi Konstitusi FH Unand: mewakili suara akademisi dan pakar hukum konstitusi.

• WALHI Sumbar: mewakili perjuangan lingkungan dan keadilan ekososal.

• AJI Padang: mewakili dunia jurnalis dan kebebasan pers.

• Koalisi Perempuan Indonesia: mewakili suara dan perspektif perempuan.

Gabungan elemen-elemen ini menunjukkan bahwa tragedi Affan telah memantik respons yang holistik, melihat persoalan tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana semata, tetapi juga konstitusi, lingkungan hidup (karena seringkali aksi berkaitan dengan isu agraria dan lingkungan), dan kesetaraan.

Pernyataan penutup mereka berapi-api dan penuh tekad: “Tragedi ini bukan soal angka korban. Ini tentang martabat manusia yang diinjak dan rasa aman yang direnggut dari kita semua. Kami tidak akan diam. Kami tidak akan mundur. Setiap kekerasan akan kami jawab dengan solidaritas yang lebih besar.”

Apa Arti Semua Ini?

Tragedi Affan dan reaksi keras dari Koalisi Sipil Sumbar adalah sebuah alarm. Ia menunjukkan beberapa hal:

• Erosi Kepercayaan Publik: Tuntutan mundurnya Kapolri adalah indikator utama dari merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai pelindung masyarakat.

• Nasionalisasi Isu: Sebuah peristiwa di Jakarta tidak lagi hanya menjadi perhatian lokal. Dalam era keterhubungan digital, sebuah ketidakadilan dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional dan memobilisasi solidaritas dari berbagai daerah.

• Pergeseran Tuntutan: Tuntutan masyarakat sipil telah bergerak dari sekadar meminta proses hukum bagi pelaku di lapangan, kepada menuntut pertanggungjawaban politik dan moral dari pimpinan tertinggi. Ini adalah eskalasi yang signifikan.

Darah Affan Kurniawan yang menggenangi aspal Jakarta telah menjadi tinta yang menuliskan babak baru dalam perjuangan hak-hak warga negara. Ia telah mengubah seorang ojol biasa menjadi martir yang namanya meneriakkan tuntutan akan reformasi, keadilan, dan sebuah Indonesia di mana aparat negara hadir untuk melindungi, bukan untuk melindas. Tuntutan dari Padang itu mungkin jauh secara geografis, tetapi gaungnya terasa sangat dekat, menggema di lorong-lorong kekuasaan dan mengetuk nurani setiap orang yang masih percaya pada janji konstitusi: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.